Sebanyak 47 Ribu Penerima Manfaat, 19 SPPG Polda Sumsel Resmi Beroperasi
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mencatatkan capaian signifikan dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 13 Februari 2026, sebanyak 19 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah resmi beroperasi dan menjangkau 47.136 penerima manfaat di berbagai wilayah Sumatera Selatan.
Program ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak sejak usia dini.
Kapolda Sumsel Sandi Nugroho turut menghadiri peresmian terpusat bersama Presiden RI dan Kapolri di Jakarta. Sementara itu, di tingkat wilayah, Wakapolda Sumsel Rony Samtana memimpin langsung launching SPPG di Polres Musi Rawas yang dilakukan serentak bersama 15 lokasi lainnya secara daring.
Dari total 19 unit yang telah beroperasi, tiga di antaranya sudah berjalan sejak Agustus 2025, yakni SPPG Polda Sumsel di Palembang, Polres OKI, dan Polres Ogan Ilir. Sedangkan 16 unit lainnya baru saja diresmikan di sejumlah daerah seperti Empat Lawang, Muara Enim, Musi Banyuasin, hingga OKU Timur.
Kabid Humas Polda Sumsel Nandang Mu’min Wijaya menjelaskan bahwa selain 19 unit aktif, terdapat lima unit SPPG yang telah terverifikasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan siap beroperasi. Sementara 31 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan dengan progres fisik berkisar antara 40 hingga 95 persen.
Seluruh operasional SPPG mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dengan standar keamanan pangan ketat melalui sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Proses memasak dilakukan sejak pukul 02.00 WIB oleh tenaga gizi dan personel terlatih untuk memastikan makanan didistribusikan dalam kondisi segar, maksimal 30 menit setelah matang.
Setiap dapur SPPG dibangun di atas lahan milik Polri maupun mitra melalui skema kemitraan strategis. Unit ini berfungsi sebagai pusat pengolahan bahan baku lokal menjadi menu sehat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) bagi siswa mulai dari jenjang PAUD hingga SMA. Pengawasan kualitas dilakukan secara berlapis, mulai dari pemeriksaan bahan baku, uji rasa, hingga pengambilan sampel makanan.
Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk mempercepat operasional seluruh 55 unit SPPG yang telah direncanakan. Upaya ini menjadi bagian dari transformasi Polri dalam mendukung pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, sekaligus memperkuat fondasi generasi muda yang sehat dan kompetitif di Sumatera Selatan
Irjen Pol Sandi Nugroho Resmi Pimpin Polda Sumsel, Perkuat Itegritas dan Keberlanjutan Program Strategis
Palembang — Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol Rony Samtana bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel menyambut kedatangan Kapolda Sumsel yang baru, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sabtu (7/2/2026) sore.
Penyambutan tersebut berlangsung penuh kehangatan dan menjadi momentum penting dalam menandai kehadiran pemimpin baru di lingkungan Polda Sumatera Selatan. Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan kuatnya sinergitas antar unsur pimpinan daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Bumi Sriwijaya.
Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho tiba di Sumatera Selatan untuk mengemban amanah sebagai Kapolda Sumsel, menggantikan Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi yang mendapat penugasan baru sebagai Wakalemdiklat Polri di Mabes Polri, Jakarta. Pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan dapat membawa semangat baru dalam peningkatan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Setibanya di bandara, Kapolda Sumsel disambut langsung oleh Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rony Samtana yang kemudian mendampingi Kapolda dalam agenda perkenalan dengan unsur Forkopimda Sumsel serta para Pejabat Utama Polda Sumsel. Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh keakraban sebagai bentuk dukungan terhadap kepemimpinan yang baru.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menyampaikan bahwa kegiatan penyambutan tersebut merupakan simbol sinergitas Forkopimda Sumsel dalam membangun dan menjaga keamanan di wilayah Sumatera Selatan.
“Penyambutan ini merupakan bentuk komitmen dan sinergitas Forkopimda Sumsel dalam membangun serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sumsel,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran Kapolda Sumsel yang baru diharapkan semakin memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan kamtibmas di daerah, termasuk upaya pencegahan kejahatan, pemberantasan narkoba, serta peningkatan pelayanan publik.
Momentum penyambutan tersebut tidak hanya menjadi seremoni kedatangan pejabat baru, tetapi juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan situasi yang aman, kondusif, dan mendukung pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.
Dengan kepemimpinan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, Polda Sumsel diharapkan mampu terus meningkatkan kinerja institusi serta memperkuat kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan berintegritas.
Bila ada permasalahan dan butuh bantuan Polisi silahkan hubungi :
Kompak, TNI-Polri-Warga Jakarta bersih-bersih Waduk Cincin Papanggo; Pangdam dan Kapolda Turun Langsung.
Jakarta — Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta, dan unsur masyarakat menggelar aksi bersih-bersih serentak di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (8/2/2026).
Kegiatan bertajuk Jaga Jakarta tersebut menyasar pembersihan jalan lingkungan, saluran air, hingga fasilitas umum sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sebanyak 1.150 personel melaksanakan kegiatan di Waduk Cincin, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara itu, 4.431 personel lainnya juga melaksanakan kegiatan serentak di kota dan kabupaten dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya. Total sebanyak 5.581 personel gabungan dikerahkan dalam kegiatan tersebut.
Selain kerja bakti, kegiatan juga dirangkaikan dengan kegiatan penanaman pohon sebagau bagian dari upaya penghijauan serta penguatan lingkungan kualitas lingkungan di sekitar waduk. Sebanyak 90 pohon dengan jenis flamboyan, mahoni, tabebuya, dan spathodea.
Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya turut hadir dan turun langsung meninjau kerja bakti bersama warga. Keduanya memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri menyampaikan kegiatan bersih-bersih tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta dan daerah penyangga sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain di Papanggo, kegiatan serupa juga dilakukan di wilayah Jakarta Pusat, Timur, Selatan, serta Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan melibatkan TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
“Hari ini secara serentak seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Kabupaten Tangerang, Bekasi, dan Depok, melaksanakan kegiatan kerja bakti sebagai tindak lanjut instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia,” ujar Kapolda.
Ia menjelaskan, pada tingkat provinsi kegiatan dikoordinasikan oleh Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta. Sementara di tingkat kota dan kabupaten, pelaksanaan dilakukan oleh jajaran Kodim, Polres, serta pemerintah daerah setempat.
Kapolda menambahkan, kegiatan bersih-bersih akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan direncanakan menjadi agenda rutin. Menurutnya, kebersihan lingkungan menjadi faktor penting dalam menciptakan wilayah yang aman, sehat, dan nyaman, sekaligus sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana seperti banjir.
“Kami ingin menggelorakan kegiatan ini bersama seluruh elemen masyarakat. Jika lingkungan bersih, potensi bencana dapat diminimalkan dan aktivitas warga tidak terganggu,” katanya.
TNI-Polri bersama Pemprov DKI Jakarta berkomitmen terus melaksanakan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya preventif dan pelayanan publik, sekaligus mengajak masyarakat aktif menjaga kebersihan lingkungan dan saling peduli terhadap kondisi sekitar.
Hoegeng Awards 2026 Resmi Dibuka, Usulkan Polisi Teladan di Sekitarmu!
Jakarta – Masa pendaftaran Hoegeng Awards 2026 resmi dibuka. Masyarakat bisa mengusulkan polisi teladan yang bertugas di wilayahnya masing-masing.
Tahun ini menandai penyelenggaraan kelima ajang penghargaan Hoegeng Awards. Sejak pertama kali dilaksanakan, Hoegeng Awards terus berbenah dan memperbaiki diri dengan komitmen menjadikan ajang apresiasi untuk para polisi teladan ini semakin baik dari tahun ke tahun.
Program Hoegeng Awards ini terinspirasi oleh keyakinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa masih banyak anggota Polri yang memiliki jiwa keteladanan seperti mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso. Jenderal Hoegeng adalah legenda polisi jujur di Republik. Namanya harum dalam lelucon satire yang dilontarkan almarhum Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Dikutip dari buku karya Muhammad Zikra berjudul ‘Tertawa Bersama Gus Dur: Humornya Kiai Indonesia’, satire tersebut berbunyi: “Polisi yang baik itu cuma tiga. Pak Hoegeng almarhum bekas Kapolri, patung polisi, dan polisi tidur.”
Mantan Menteri Riset dan Teknologi AS Hikam menjelaskan Gus Dur menyampaikan humor tersebut dalam berbagai konteks yang berbeda. Namun intinya, kata dia, humor itu adalah bentuk kritik kepada Polri di era Gus Dur.
Jenderal Sigit tidak segan menggunakan satire tersebut untuk autokritik lembaga yang dipimpinnya. Jenderal Sigit menyatakan tak segan menghukum bawahannya yang melanggar aturan, namun juga menyiapkan apresiasi untuk personel berprestasi yang bekerja baik mengayomi dan melindungi warga. Pernyataan itu sejauh ini terbukti bukan isapan jempol belaka.
Pada 2025 lalu, Jenderal Sigit memuji penyelenggaraan Hoegeng Awards. Jenderal Sigit juga tak malu untuk mengakui bahwa dia harus mencontoh dari para polisi peraih penghargaan.
Jenderal Sigit mengatakan, jika dia ikut dalam Hoegeng Awards, ia yakin tidak lolos. Sebab, menurut dia, para peraih Hoegeng Awards 2025 ini sungguh luar biasa.
“Mungkin kalau saya diikutkan dalam lomba kategori Hoegeng Awards ini terus terang pasti saya tidak lolos,” kata Jenderal Sigit di malam puncak Hoegeng Awards 2025 di Auditorium Mutiara STIK-PTIK Polri, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2025).
“Karena apa pun mereka luar biasa,” sambungnya.
Jenderal Sigit menegaskan akan mengapresiasi personel yang berdedikasi. Namun dia juga menegaskan tak akan ragu menindak anggota yang melanggar aturan.
“Saya selalu berkomitmen, yang baik kita berikan reward. Namun yang melanggar kita tidak pernah ragu untuk memberikan punishment,” tegas Jenderal Sigit.
Jenderal Sigit meminta seluruh anggota Korps Bhayangkara dapat mewarisi semangat dan keteladanan Kapolri ke-5 Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso. Dia berharap gelaran Hoegeng Awards dapat memotivasi anggotanya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
“Apa yang menjadi jejak peninggalan almarhum Hoegeng Iman Santoso terus bisa mendorong semangat motivasi dari kami semua. Khususnya institusi Polri dan seluruh jajaran untuk terus melakukan yang terbaik,” ucap Jenderal Sigit.
Tahun ini detikcom kembali bekerja sama dengan Polri mencari polisi-polisi teladan yang layak diapresiasi. Memang Polri masih ada kekurangan di sana-sini, namun bukan berarti masyarakat harus kehilangan harapan dalam pencarian sosok polisi teladan. Kabar baik soal teladan personel Polri sudah terdengar dari empat tahun penyelenggaraan Hoegeng Awards, kini harapan akan semakin banyak munculnya polisi teladan diharapkan terwujud pada 2026.
Hoegeng Awards 2026 akan dianugerahkan kepada lima polisi yang diusulkan pembaca detikcom. Ada lima kategori di Hoegeng Awards 2026, yaitu: Polisi Inovatif, Polisi Berdedikasi, Polisi Berintegritas, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, serta Polisi Tapal Batas dan Pedalaman.
Kick off penjaringan kandidat penerima Hoegeng Awards 2026 dimulai pada hari ini melalui pengusulan via formulir digital. Pembaca detikcom bisa mengusulkan nama polisi yang dinilai patut jadi teladan melalui tautan ini.
Setelah proses penjaringan selesai, penerima penghargaan Hoegeng Awards 2026 akan diumumkan di acara penganugerahan pada Juli 2026.
detikcom mengajak Anda pembaca setia dan seluruh masyarakat Indonesia untuk berkontribusi mengawal perbaikan Polri lewat partisipasi di Hoegeng Awards 2026. Usulan polisi teladan dari Anda para pembaca diharapkan menjadi bahan bakar penyemangat personel Polri untuk berbenah diri.
Berikut mekanisme seleksi Hoegeng Awards 2026:
1. Daftarkan anggota polisi di sekitarmu yang dinilai patut menjadi kandidat penerima Hoegeng Awards 2026 dengan mengisi via tautan di sini (klik di sini)
2. Isi identitas diri kamu selaku pengusul berupa nama lengkap, alamat email dan nomor seluler yang bisa dihubungi.
3. Isi juga identitas polisi yang kamu ajukan sebagai kandidat penerima Hoegeng Awards 2026. Selain nama, informasi pangkat dan tempat berdinas polisi tersebut akan sangat berguna. Jika memungkinkan, sertakan pula foto dan video.
4. detikcom akan memvalidasi informasi polisi kandidat penerima Hoegeng Awards yang kamu daftarkan. Informasi yang telah divalidasi akan diberitakan secara selektif.
5. Anggota polisi yang telah didaftarkan pembaca akan diseleksi menjadi 15 besar. Proses seleksi akan melibatkan Dewan Pakar yang terdiri dari tokoh masyarakat hingga institusi-institusi kredibel di luar Polri.
6. Aspek yang dinilai dalam proses seleksi di antaranya adalah integritas dan dampak kepada masyarakat.
7. 15 Besar polisi hasil seleksi Dewan Pakar akan dibuatkan profil dan dilakukan uji publik di detikcom.
8. Dari 15 besar tersebut, akan disaring menjadi 5 penerima penghargaan Hoegeng Awards 2026.
9. Penerima penghargaan Hoegeng Awards 2026 akan diumumkan pada Juli 2026.
FGD Aktivis 98: Kedudukan Polri di Bawah Presiden adalah Amanat Konstitusi, Bukan Sekadar Kebijakan Politik
Makassar – Forum Group Discussion (FGD) Aktivis ’98 Sulawesi Selatan menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan amanat konstitusi yang bersifat final dan mengikat.
Posisi tersebut bukan sekadar pilihan kebijakan politik, melainkan bagian dari desain ketatanegaraan yang telah ditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas berkembangnya wacana publik yang mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu.
Para peserta FGD menilai bahwa gagasan tersebut tidak memiliki dasar yuridis yang kuat dan berpotensi melemahkan independensi Polri sebagai institusi penegak hukum dalam sistem presidensial. Ketua Panitia FGD, Hasrul, menegaskan bahwa dukungan terhadap kedudukan Polri di bawah Presiden bukanlah pembelaan membabi buta, melainkan sikap sadar konstitusi. “Dalam sistem presidensial, Presiden memegang mandat rakyat secara langsung. Menempatkan Polri di bawah Presiden memastikan akuntabilitas dan mencegah kekuasaan kepolisian berjalan tanpa kontrol yang sah,” ujar Hasrul.
Menurutnya, posisi konstitusional tersebut justru memperjelas garis komando, memperkuat kontrol demokratis, serta menjaga Polri tetap berada dalam kerangka supremasi sipil. Ia juga menekankan bahwa reformasi Polri harus dilakukan secara utuh dan terencana. “Reformasi Polri harus dilakukan secara utuh, bukan parsial dan reaktif. Pembenahan institusi kepolisian harus berbasis pada penguatan sistem, bukan pada perubahan struktur yang bertentangan dengan konstitusi,” tambahnya. Dari perspektif hukum tata negara, Polri adalah alat negara yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan publik. Dalam sistem pemerintahan presidensial, tanggung jawab pengelolaan institusi keamanan nasional memang berada langsung di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara eksplisit menegaskan bahwa Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Norma hukum ini menempatkan kedudukan Polri dalam kerangka konstitusional yang jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain. Narasumber dari kalangan Aktivis 98 juga menegaskan bahwa reformasi Polri tidak boleh dipahami secara sempit dan berdiri sendiri. Reformasi kepolisian harus berjalan seiring dengan pembenahan institusi penegak hukum lainnya. “Reformasi Polri tidak boleh berdiri sendiri. Reformasi harus berjalan seiring dengan pembenahan Kejaksaan dan lembaga peradilan sebagai satu kesatuan sistem peradilan pidana,” tegas salah satu narasumber. Pandangan tersebut diperkuat oleh peserta FGD, Akbar Supriadi, yang mengingatkan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam agenda reformasi hukum nasional.
“Reformasi sektoral berisiko melahirkan ketimpangan dan menjadikan satu institusi sebagai kambing hitam. Yang dibutuhkan adalah reformasi sistemik, bukan perubahan struktur yang justru dapat mengganggu keseimbangan antar-lembaga penegak hukum,” ujar Akbar. FGD secara bulat menyimpulkan bahwa penempatan Polri di bawah Presiden merupakan konsekuensi langsung dari desain konstitusional UUD 1945. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengendalikan alat negara guna menjamin keamanan, ketertiban, serta tegaknya hukum. Karena itu, peserta FGD menegaskan bahwa agenda reformasi Polri harus difokuskan pada penguatan profesionalisme, integritas, dan mekanisme pengawasan, bukan pada perubahan kedudukan kelembagaan yang sudah jelas diatur oleh konstitusi. Reformasi kepolisian harus dilakukan serentak dengan reformasi Kejaksaan dan lembaga peradilan, tanpa menegasikan garis komando Presiden sebagai mandat konstitusional rakyat. Aktivis 98 Sulsel menyampaikan kepada masyarakat bahwa informasi mengenai kedudukan Polri di bawah Presiden adalah fakta hukum yang wajib dipahami secara benar dan proporsional. Pemahaman ini penting agar diskursus publik tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan bangsa yang lebih besar. FGD Aktivis 98 Sulsel mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghormati Undang-Undang Dasar 1945, menjaga independensi Polri sebagai institusi penegak hukum, serta mendukung agenda Transformasi Polri demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Kedudukan Polri di bawah Presiden adalah perintah konstitusi yang harus dipertahankan demi tegaknya negara hukum dan keberlanjutan reformasi kelembagaan,” pungkasnya.
komitmen moral Polri untuk membangun institusi yang profesional, berintegritas, dan humanis, dengan mengabdi setulus hati, setia mengayomi, serta melindungi masyarakat, bangsa, dan negara. Ikrar ini diucapkan di bawah panji Merah Putih sebagai refleksi nilai kejujuran dan keberanian moral. Berikut adalah poin-poin utama dalam Ikrar Ksatria Bhayangkara:
* Mengabdi dengan Ketulusan: Berkomitmen melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat tanpa pamrih.
* Setia pada NKRI: Menjunjung tinggi nilai hukum, keadilan, dan setia pada panji Merah Putih.
* Membangun Polri yang Dipercaya: Mewujudkan Polri yang bersih, berani, dicintai, dan profesional.
* Refleksi Diri: Meneguhkan tekad kolektif untuk setia pada janji sebagai Ksatria Bhayangkara.
Ikrar ini juga sering dipimpin dalam momen renungan bersama, menekankan peran Polri sebagai pelindung rakyat.
Kunjungan ke Srengseng Jakbar, Kapolda Metro Ajak Warga Jaga Jakarta
Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi berkunjung ke wilayah slum area di Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempererat silaturahmi TNI-Polri dengan masyarakat, sekaligus menguatkan komitmen untuk ‘Jaga Jakarta’.
Kapolda Irjen Asep Edi dan Pangdam Mayjen TNI Deddy Suryadi didampingi sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Pada kesempatan itu, Kapolda dan Pangdam sempat berbincang hangat dengan warga di Tempat Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Maju Bersama.
Suasana penuh keakraban terlihat saat Kapolda dan Pangdam makan ngariung bareng sambil lesehan dengan warga. Momen ini menunjukkan tak ada sekat antara Polri dan TNI dengan masyarakat.
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suherai dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi bersilaturahmi dengan warga di Srengseng, Jakbar, Jumat (30/1/2026). Di momen itu, Kapolda dan Pangdam juga membagikan sembako kepada warga. Foto: dok. Polda Metro Jaya
Kegiatan diawali dengan pembacaan doa. Selanjutnya, Irjen Asep dan Mayjen Deddy makan nasi kotak bersama warga.
Pada kesempatan itu, Irjen Asep juga turut memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan itu berupa paket sembako bagi warga, perlengkapan sekolah untuk para siswa, dan sarana pendidikan berupa satu unit televisi 55 inci lengkap dengan bracket serta satu unit laptop untuk sekolah.
Irjen Asep menyampaikan kunjungan tersebut tak hanya mempererat hubungan TNI-Polri dan masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat kolaborasi aparat dengan masyarakat, terutama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suherai dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi bersilaturahmi dengan warga di Srengseng, Jakbar, Jumat (30/1/2026). Foto: dok. Polda Metro Jaya
“Negara harus hadir bukan hanya saat ada persoalan, tetapi juga saat masyarakat membutuhkan kepedulian, kebersamaan, dan perhatian. Inilah makna kehadiran Polri dan TNI di tengah masyarakat,” ujar Irjen Asep Edi.
Dalam momen ini juga, Irjen Asep Edi turut memberikan penghargaan kepada anggota Pokdar Kamtibmas Polsek Kembangan yang dinilai berdedikasi membantu tugas kepolisian, termasuk dalam pengungkapan kasus curanmor dan pencegahan aksi tawuran. Apresiasi tersebut menjadi bentuk penguatan kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kamtibmas.
TPA Maju Bersama sendiri merupakan pusat pembinaan anak-anak yang dirintis sejak 2019 oleh Aiptu Agus Riyanto, anggota Bhabinkamtibmas Polsek Kembangan. Selain sebagai tempat pendidikan keagamaan, TPA ini berkembang menjadi ruang pembentukan karakter, pendidikan dasar, serta ruang aman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di kawasan Kampung Sawah Balong.
Luar Biasa … Polri Beri Apresiasi Atas Dukungan seluruh elemen Masyarakat Terkait Posisi Polri di Bawah Presiden
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyampaikan apresiasi mendalam atas besarnya dukungan masyarakat terhadap posisi institusi Polri yang tetap berada langsung di bawah naungan Presiden Republik Indonesia. Dukungan ini dinilai sebagai amanah bagi Korps Bhayangkara untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kamis (29/1).
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, mengungkapkan bahwa arus dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini menjadi energi tambahan bagi Polri untuk menjalankan mandat konstitusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
”Polri menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat. Dukungan ini akan kami jadikan dasar untuk terus berkomitmen melakukan perbaikan, meningkatkan layanan, dan mengoptimalkan kinerja dalam rangka melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat,” ujar Irjen Pol. Sandi Nugroho.
Sandi menekankan bahwa sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri saat ini sedang dalam fase transformasi besar-besaran. Institusi tidak hanya fokus pada pengamanan, tetapi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dan kritik konstruktif dari publik.
Hal ini dilakukan guna memastikan tata kelola kepolisian semakin transparan dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi yang menjadi dambaan seluruh rakyat Indonesia.
”Sebagaimana tagline Polri untuk masyarakat, kami berkomitmen dan dalam posisi siap untuk terus bekerja keras. Kami terus melakukan perbaikan tata kelola agar menjadi institusi yang diharapkan oleh masyarakat,” tegas Jenderal bintang dua tersebut.
Sandi Nugroho menegaskan bahwa loyalitas Polri di bawah kepemimpinan Presiden adalah harga mati untuk mendukung agenda pembangunan bangsa. Polri akan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional demi kelancaran program-program unggulan pemerintah.
Pernyataan ini ditutup dengan penegasan bahwa sinergi antara Polri dan masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan kedamaian di tanah air.
”Polri tentunya akan terus loyal dan bekerja sama secara maksimal di bawah Presiden Republik Indonesia untuk mendukung program-program unggulan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara,” pungkasnya.
